Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Tenaga Kerja, dan Menteri Perdagangan Bahas Kebutuhan Pasar Tenaga Kerja

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Anies Baswedan, Menteri Tenaga Kerja Muhammad Hanif Dhakiri, dan Menteri Perdagangan Thomas Lembong, duduk bersama untuk membahas kebutuhan pasar tenaga kerja. Diskusi yang berlangsung di kantor Kemendikbud Jakarta, Rabu (2016/02/03) ini mencari kebutuhan dan bagaimana ketersediaan tenaga kerja dari dunia pusat pendidikan dan pelatihan kerja.

Anies mengatakan, pertemuan tersebut merupakan langkah awal dalam menetapkan panel Kemendikbud berjenjang tentang perubahan diproyeksikan di sektor ekonomi dan tenaga kerja Indonesia 25 tahun ke depan. Panel akan dimulai dari sektor perdagangan, karena, menurut Menteri Pendidikan, dianggap pelaku pasar lebih memiliki rencana untuk kebutuhan tenaga kerjanya. Selama ini sektor swasta lebih antisipatif, untuk itu beberapa lembaga swasta yang terlibat, kata Anies.

Menteri Thomas Lembong mengatakan, sesuai dengan OJK, untuk meneruskan sektor jasa, terutama asuransi, akan tumbuh pesat. Pertumbuhan mencapai 17-20 persen per tahun sehingga dibutuhkan puluhan atau bahkan ratusan ribu aktuaris. Aktuaris adalah matematikawan di perusahaan asuransi untuk menghitung risiko, premi, cadangan dan dividen (KBBI).

Perdagangan jasa luar biasa. Yang menentukan defisit atau surplus dari sektor jasa kami, katanya.

Menaker Dhakiri Hanif mengatakan, pelatihan hall (BLK) menjadi salah satu pintu gerbang dari pasar tenaga kerja. Namun sayangnya, sebagian besar angkatan kerja belum bersertifikat lulusan BLK. Akibatnya, para pekerja ini belum mampu bersaing dengan tenaga kerja asing. Dibandingkan dengan negara-negara tetangga, Filipina, Indonesia BLK lulusan dalam jumlah lebih. Indonesia mampu mencetak 1,9 juta lulusan, sementara Filipina 1,6 juta. Namun dari segi kualitas, tenaga kerja Filipina yang sudah memiliki sertifikat kompetensi, tenaga kerja Indonesia belum.
Peserta BLK adalah 30 persen lulusan SMK. Mereka memasuki ruang pelatihan kompetensi tidak dapat digunakan secara langsung di perusahaan, kata Hanif.

Melihat fakta ini, pendidikan perlu mengantisipasi kebutuhan pasar. Menteri Pendidikan mengatakan bahwa jumlah tersebut lulusan SMK cukup besar. Kompetensi lulusan yang memiliki kualifikasi dapat diantisipasi baik oleh program kerjasama magang (internship) untuk industri di rumah dan di luar negeri. Selain itu, kata Menteri Pendidikan, kurikulum saat ini sedang direvisi. Salah satu fokus revisi ini adalah untuk mempersiapkan generasi yang memiliki kompetensi abad ke-21.

Sumber : www.kemendikbud.go.id